KPU Kota Mojokerto Ikuti Zoom Meeting Rakor Mekanisme PAW KPU se-Jawa Timur

Kota Mojokerto, kpu-mojokertokota.go.id – KPU Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan melalui zoom meeting, hari ini, Kamis pagi (8/7/2021). Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas, serta 38 orang Divisi Teknis Penyelenggaraan dan 38 Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur.

Acara Rapat Koordinasi Mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk membaca dan memahami PKPU No 6 tahun 2017 yang kemudian telah di ubah dengan PKPU No 6 tahun 2019 serta pengenalan aplikasi SIMPAW terbaru, hal ini disampaikan oleh Yuliani Dewi selaku Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur dalam pembacaan laporan kegiatan.

Lebih lanjut Yuliani Dewi menyampaikan bahwa penetapan penggunaan sistem informasi dalam Aplikasi SIMPAW adalah wajib, mendalami permasalahan yang banyak terjadi di KPU Kabupaten/Kota, dengan maksud agar seluruh tahapan PAW dapat dilaksanakan dengan baik, “mengelola PAW dengan menggunakan SIMPAW adalah untuk mempermudah pengisian data, sehingga KPU Kabupaten/Kota diharapkan mampu memahami proses pengelolaan kebijakan PAW dan familiar menggunakan aplikasi SIMPAW”, ujarnya.

Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, menyampaikan dalam rangka penguatan kemampuan perlu ada knowledge sharing, karena KPU banyak tahapan sehingga ketika sudah lewat tahapan akan sedikit lupa sehingga perlu untuk merefresh kembali, untuk itu perlu diadakan semacam webinar dengan melibatkan kawan KPU Kabupaten/Kota sebagai nara sumber yang akan berbagi ilmu, karena teknis merupakan jantungnya Pemilu yang berkaitan langsung dengan publik, oleh karenanya perlu meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas.

Choirul Anam menambahkan bahwa tema rapat koordinasi hari ini ada adalah mekanisme PAW, jika dilihat secara sekilas kelihatan relatif mudah dan sederhana tetapi PAW ini tidak hanya merupakan sebuah proses administrasi tetapi merupakan proses politik, karena melibatkan seluruh aktor politik, mulai dari pimpinan DPRD, Partai Politik, Gubernur/Bupati/Walikota, serta sampai tingkat Mendagri, sehingga membutuhkan kerja yang tertib yang membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan sebagaimana kasus-kasus dan dinamika dari pelaksanaan PAW di beberapa daerah. “Saya harap teman teman KPU Kabupaten/Kota dapat menyimak dengan baik penyampaian dalam rakor ini, karena PAW ini bukan hanya sekedar proses administrasi. Kita harus bersyukur karena sekarang proses yang dijalankan sudah lebih mudah karena sudah difasilitasi berbagai aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan kita”, pungkasnya.

Rangkaian acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur, Insan Qoriawan. Dalam pemaparannya Insan menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur sampai dengan hari ini telah melakukan 8 kali proses PAW dengan mengeluarkan 9 Berita Acara, karena ada 1 partai yang anggotanya meninggal dan calon PAW mengundurkan diri sehingga KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan 2 Berita Acara dengan berdasarkan pengajuan dari pimpinan DPRD, dan tidak ada masalah apapun terkait dengan proses PAW tersebut. “Proses PAW tidak hanya sekedar memindahkan angka yang disampaikan ke Ketua DPRD, seringkali ada proses politik juga, hal ini terkait PAW karena alasan pemberhentian, sehingga perlu kebijaksanaan kita dalam menyikapinya”, jelasnya.

Lebih lanjut Insan mengarahkan, “sebagai catatan kita bahwa Proses PAW dimulai ketika KPU Kabupaten/Kota menerima surat dari DPRD, tanpa perlu melihat sebab PAW-nya, untuk itu KPU tidak perlu terbawa arus proses politik. Yang juga harus menjadi perhatian kawan-kawan di KPU Kabupaten/Kota bahwa Proses PAW ini diatur dalam Undang Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) berbeda halnya dengan penggantian calon terpilih yang diatur oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan aplikasi SIMPAW meskipun hanya sebagai alat mempermudah pengadministrasian PAW bagi KPU, tetap harus segera dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena outputnya akan menjadi informasi publik”, ungkapnya.

Dalam rakor ini masing-masing KPU Kabupaten/Kota diminta untuk menyampaikan Proses PAW yang telah dilaksanakan. Tri Widya Kartikasari selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mojokerto menyampaikan di Kota Mojokerto ada 1 anggota DPRD periode 2019-2024 yang meninggal dunia yang berasal dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3, sehingga telah dilakukan proses PAW sesuai dengan mekanisme PAW. Dari penyampaian 38 KPU Kabupaten/Kota diperoleh catatan bahwa sejumlah 22 Kabupaten/Kota  telah melakukan proses PAW dan terlaksana tanpa kendala apapun. (fit)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *