Kelas Teknis 9 : Pelaporan Dana Kampanye Pemilu

Kota Mojokerto, kpu-mojokertokota.go.id – KPU Kota Mojokerto kembali mengikuti kegiatan kelas teknis 9 yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/8/2021).

Kegiatan Kelas Teknis ini semakin menarik. Pada sesi 9 kali ini, peserta diajak berdiskusi tentang pelaporan dana kampanye. Yang menjadi penyaji pertama adalah Elvita Yuliati selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gresik, Ia menyampaikan regulasi yang mengatur pelaporan dana kampanye, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018. Berdasarkan PKPU tersebut, pelaporan dana kampanye terdiri dari tiga tahap. “Pasangan calon wajib menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” jelasnya.

Kemudian dilanjutkan oleh Penyaji kedua, Arwan Hamidi selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ponorogo yang mengupas tentang Help Desk sebagai kunci pelaporan dana kampanye. Masalah yang dihadapi kebanyakan KPU Kabupaten/Kota antara lain kurangnya pemahaman terkait teknis dan aturan penyampaian dana kampanye.

Sebagai penutup kegiatan adalah arahan dari Insan Qoriawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa dana kampanye dan sumbangan yang dilaporkan adalah sebagai pertanggungjawaban kepada publik hal ini sebagai salah wujud transparansi dan akuntabilitas. “Dalam pelaporan dana kampanye ada perbedaan antara Laporan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan, kalau pada Pemilu batasan sumbangan dana kampanye di atur dalam UU Nomo 7 tahun 2017, sedangkan pada Pemilihan batasan pengeluaran dana kampanye di SK-kan oleh KPU Kabupaten/Kota”, jelasnya. Lebih lanjut Insan menambahkan bahwa untuk dana yang bersumber dari diri calon tidak ada batasan, karena itu merupakan dananya sendiri yang dikelola untuk dana kampanye, namun tetap harus dilaporkan. Untuk itu Insan memberikan masukan bahwa “KPU Kabuapetn/Kota harus melakukan koordinasi dalam bentuk forum konsolidasi selain itu menjadi penting adalah keberadaan help desk sebagai salah satu instrument penunjang untuk memudahkan KPU dalam melayani pelaporan dana kampanye oleh LO Parpol, dan perlu menekankan kepada Parpol agar menunjuk LO yang menguasai tugas administrasi pelaporan dana kampanye agar lancar dalam proses pelaporannya, selain itu KPU juga harus menyiapkan SDM Help Desk, dan tidak kalah pentingnya Insan meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sosialisasi terkait dana kampanye kepada Partai dan Caleg”, pungkasnya. (fit)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *