Rapat Reboan : Pembahasan PKPU Nomor 15 Tahun 2015

Kota Mojokerto, kpu-mojokertokota.go.id — Seperti kegiatan di minggu-minggu kemarin, hari ini KPU Kota Mojokerto kembali mengagendakan rapat reboan dengan materi pembahasan PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Rabu,31/8).

Rapat reboan kali ini dilaksanakan oleh Divisi Hukum yang dikomandani Sukrisno Adi, “pembahasan hari ini tentang apa dan bagaimana pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Mojokerto, sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2015”, katanya dalam pembukaan rapat reboan. Rapat yang dibuka oleh Kasubbag Hukum, Suminto, dimulai pada pukul 09.00 WIB, yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Kota Mojokerto dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto.

Dalam hasil kesimpulan yang dirangkum oleh notulen, Dedy Rahmat, bahwa “Seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto wajib menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka konsekuensinya di tanggung oleh personal yang melakukan, sebelum pelaksanaan Pilkada harus dilakukan sosialisasi tentang gratifikasi, peraturan ini mengikat dan wajib untuk dilaksanakan, perlu adanya konsultasi untuk pembentukan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) Kota Mojokerto”, jelasnya.

Sebagai penutup Sukrisno Adi menyampaikan “jika sudah ada hasil konsultasi apakah sebaiknya kita membentuk UPG, maka selanjutnya kita akan adakan rapat pleno pembentukan Unit Pelayanan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Mojokerto”, pungkasnya.(fit)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *