KURSUS KEPEMILUAN #ELECTION COURSE KPU KOTA MOJOKERTO| Tanggal 22-23 NOPEMBER 2018

Konflik Kepentingan dalam Rekrutmen Keanggotaan KPU

Konflik Kepentingan dalam Rekrutmen Keanggotaan KPU

— Studi Kasus Relasi KPU dan Panwaslu Kota Mojokerto dalam Pilpres 2014

Oleh Saiful Amin, Ketua KPU Kota Mojokerto

 

Dari sisi periodesasi masa jabatan keanggotaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur berbeda dengan KPU di propinsi lain. Perbedaan ini terletak pada pergeseran akhir masa jabatan keanggotaan. Pergeseran akhir masa jabatan bermula dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, yang berlangsung hingga dua putaran, dilanjutkan pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang pada 21 Januari 2009; serta penghitungan suara ulang di Pamekasan 28 Desember 2008 (Kompas, 18 Desember 2008).

Peristiwa politik itu berdampak pada masa jabatan keanggotaan KPU di tingkat propinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk periode-periode setelah tahun 2008. Masa jabatan KPU propinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur yang semesti tahun 2003-2008, diperpanjang KPU RI dan baru berakhir secara resmi tahun 2009. Sehingga periodesasi bergeser setahun. Periodesasi masa jabatan keanggotaan komisioner yang semesti tahun 2008-2013, berubah menjadi tahun 2009-2014 dan begitu seterusnya.

Di Jawa Timur, pergeseran periodesasi KPU itu berimplikasi pada pengangkatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada. Masa kerja komisioner Bawaslu di Jawa Timur diperpanjang mengikuti tahapan Pemilukada Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yang berlangsung hingga 2009. Demikian pula masa kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun khusus Panwaslu, setelah Pemilukada Propinsi Jawa Timur usai, masa kerja Panwaslu berakhir dan baru dibentuk mengikuti tahapan Pemilu atau Pemilukada yang akan datang.

Dari sisi komposisi keanggotaan, KPU dan Bawaslu diisi kalangan profesional semisal pengacara dan jurnalis, akademis, serta sebagian mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Demikian pula KPU di tingkat kabupaten/kota dan Panwaslu. Sebagian besar di tingkat kabupaten/kota, keanggotaan KPU dan Panwaslu diisi kalangan profesional, akademis, serta sebagian mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Karena Panwaslu bersifat ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan awal Pemilu dan dibubarkan setelah calon terpilih dilantik, sebagian anggota Panwaslu mencoba beralih menjadi keanggotaan KPU.

Pada akhir tahun 2013 dan awal 2014, perekrutan keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/kota banyak diikuti anggota Panwaslu. Di Kalimantan Timur, banyak ketua dan anggota Panwaslu yang ikut mendaftar menjadi anggota KPU, semisal di Samarinda dan Tarakan (Koran Kaltim, 30 Desember 2013). Di Jawa Timur, perekrutan KPU tingkat kabupaten/kota juga diikuti ketua atau anggota Panwaslu, semisal di Kabupaten Gresik, Jombang, dan Mojokerto. Keikutsertaan anggota Panwaslu dalam seleksi KPU merupakan hak yang bersangkutan senyampang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Namun keikutsertaan anggota Panwaslu dalam seleksi KPU akan menimbulkan persoalan bila terjadi conflict of interest dari yang bersangkutan saat lolos atau gagal dalam seleksi KPU itu. Pengertian conflict of interest dalam hal ini saat yang bersangkutan berkepentingan dengan KPU di satu sisi, dan di sisi lain masih menjabat sebagai anggota Panwaslu. Sehingga conflict of interest itu bisa merusak motivasi yang bersangkutan saat bertindak sebagai anggota Panwaslu. Sehingga akan berimplikasi pada keternodaan azas penyelenggara, semisal kemandirian, jujur, adil, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas.

 

Studi Kasus di Kota Mojokerto

Sebagai gambaran, di Kota Mojokerto pendaftaran keanggotaan KPU diikuti 40 pendaftar. Dari 40 pendaftar itu 33 orang dinyatakan lolos administratif sebagai calon anggota KPU. Dari 33 pendaftar yang lolos, lima di antara mereka berasal dari jajaran petahana Panwaslu: dua dari Panwaslu; dua dari Panwascam; dan seorang dari Petugas Pengawas Lapangan. Dari 33 pendaftar itu pula, empat pendaftar berstatus petahana KPU; tujuh pendaftar dari PPK; dan seorang anggota PPS. Sedang yang lain berasal dari kalangan umum, ada jurnalis, akademisi yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan, aktivis LSM, dan organisasi profesi lain (Data KPU Kota Mojokerto 2014).

Pada masa itu, para pendaftar dari petahana jajaran KPU maupun Panwaslu sedang memasuki tahapan penyusunan dan penetapan DPT Pilpres tahun 2014. Bisa dibayangkan betapa para penyelenggara Pilpres itu sangat sibuk: menggelar dan mengawasi tahapan Pilpres di satu sisi, dan pada saat bersamaan mempelajari berbagai aturan tentang kepemiluan yang mungkin menjadi materi tes dalam seleksi KPU. Pada fase ini muncul apa yang saya sebut dengan conflict of interest tadi. Di jajaran KPU Kota Mojokerto, anggota PPK yang mendaftar sebagai calon anggota KPU, terlihat tidak sevisi dengan KPU yang sama-sama mendaftar. Ketidaksevisian itu terlihat saat beberapa PPS memilih mundur saat sedang tahapan Pilpres. Ironis lagi, anggota PPK yang tidak lolos ke fase seleksi lanjutan, memilih mundur dengan alasan sibuk pekerjaan. Memang sungguh aneh dan sangat ironis. Garis komando dalam istilah kemiliteran, tidak berjalan di jajaran KPU.

Di saat yang sama, Panwaslu sangat kritis terhadap kinerja kepenyelenggaraan Pilpres yang dilakukan KPU. Bahkan kekritisan itu dirasakan anggota KPU sebagai upaya delegitimasi terhadap mereka. Dan itu terkait dengan perekrutan keanggotaan KPU yang sedang berlangsung. Panwaslu, termasuk Panwascam dan PPL, menganggap DPS yang akan ditetapkan menjadi DPT Pilpres, tidak memenuhi persyaratan. Dari mulai masalah NIK ganda hingga penduduk yang telah meninggal. Pendek kata, pendataan DPS yang telah dilakukan KPU dan jajarannya, dianggap tidak sah untuk ditetapkan menjadi DPT. Ironis lagi saat anggota KPU yang tidak lolos dalam seleksi lanjutan, memilih tidak hadir dalam pleno penetapan DPT di tingkat Kota Mojokerto (Wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Mojokerto, 26 Agustus 2016).

Puncak kekritisan Panwaslu, yang dianggap KPU sangat berlebihan dan bahkan dianggap ingin mendelegitimasi KPU saat itu, setelah tidak ada seorang pun dari mereka lolos ke fase fit and proper test yang akan dilakukan KPU Propinsi Jawa Timur. Mereka menolak DPT Pilpres Kota Mojokerto. Sikap penolakan itu juga disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Propinsi Jawa Timur, yang digelar di Surabaya, Rabu, 11 Juni 2014. Dalam pleno itu Panwaslu Kota Mojokerto, yang dua di antaranya ikut mendaftar dalam seleksi KPU, menolak pemutakhiran DPT Pilpres Kota Mojokerto dengan alasan ada anggota PPK dan PPS yang mundur.

“Kami menolak karena baru pukul 14.30 WIB tadi KPU Kota Mojokerto memberikan jawaban atas rekomendasi Panwaslu khususnya menyangkut mundurnya PPS Kelurahan Kranggan dan PPK Kecamatan Prajurit Kulon dan Magersari. Tapi penetapan DPT dilakukan pada 10 Juni lalu, jadi kami pertanyakan siapa yang melakukan pemutakhiran data karena petugasnya mundur,” demikian sikap Panwaslu Kota Mojokerto dalam sidang pleno itu (Surabaya Pagi, 12 Juni 2014).

Saat rapat pleno digelar di Surabaya, KPU Kota Mojokerto periode 2014-2019 hasil seleksi belum dilantik. Keanggotaan mereka secara resmi baru dilantik Gubernur Jawa Timur pada 12 Juni 2014 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Lima orang terpilih: dua orang mantan anggota PPK, dan tiga orang dari kalangan jurnalis, akademisi, dan aktivis LSM lokal (Data KPU Kota Mojokerto 2014). Tentu saja dengan tenggat waktu yang sangat singkat, mereka berlima harus segera memutakkhirkan DPT yang ditolak Panwaslu, serta melengkapi keanggotaan PPK dan PPS yang mundur. Sebab bila keanggotaan tidak lengkap, PPK tak bisa menggelar pleno DPT dan tentu saja DPT di tingkat kota juga tak bisa ditetapkan.

Hanya dalam hitungan hari setelah dilantik, KPU sudah menetapkan pengganti PPK dan PPS yang mundur. Untuk jajaran PPK diambilkan dari hasil seleksi PPK nomor urut keenam hingga kesepuluh. Sedang PPS diambil atas rekomendasi lurah setempat. KPU yang baru mampu melewati persoalan pengunduran PPK dan PPS, serta penetapan DPT. Dalam Pilpres 2014, DPT Kota Mojokerto tercatat 94.528 dan berubah menjadi 96.257, dengan perincian penambahan DPT tambahan 228; DPK 187; dan DPK tambahan 1.314. Setelah fase ini terlalui, untuk sementara KPU Kota Mojokerto bisa bernafas lega. Sebab salah satu tahapan Pilpres telah terlewati.

Apakah penetapan DPT itu memperbaiki relasi kelembagaan KPU dengan Panwaslu, sebagai sesama penyelenggara Pemilu?

Pilpres digelar serentak pada 9 Juli 2014, termasuk di Kota Mojokerto. Sikap kritis Panwaslu atas kinerja KPU Kota Mojokerto patut diapresiasi dengan positif. Pada hari pemungutan suara, salah seorang pemilih di TPS VIII Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, mencoblos dua kali: sekali untuk dirinya dan sekali untuk isterinya yang sakit. Pencoblosan dua kali itu murni keteledoran dan ketidaktahuan tentang UU 42 tahun 2008 tentang Pilpres dan PKPU 19 tahun 2014 tentang setiap warga negara hanya diperbolehkan mencoblos satu kali. Saat itu petugas KPPS menolak pencoblosan kedua. Tapi melakukan pembiaran saat saksi pasangan capres-cawapres menyetujui pencoblosan kedua dan petugas PPL yang semesti melarang, juga tidak melarang. Sedang pemilih tidak memahami aturan dan larangan pemilihan.

Kurang dari satu jam setelah pencoblosan kedua, Panwaslu sudah mengetahui peristiwa yang melanggar aturan itu. Apa rekomendasi Panwaslu tentang hal ini? Lembaga pengawas ini merekomendasikan pemilihan ulang. Tentu saja memang demikian seharusnya. Hanya saja rekomendasi ini baru dikeluarkan tiga hari berselang, pada 12 Juli. Padahal peristiwa itu telah diketahui Panwaslu sejak hari pertama melalui laporan petugas PPL. Setelah KPU mendapat laporan dari Panwaslu terkait peristiwa itu, pada saat itu pula KPU meminta rekomendasi dari Panwaslu. Dalam rekomendasinya, Panwaslu menilai pencoblosan dua kali dilakukan karena ketidakpahaman pemilih, petugas KPPS dan saksi kedua pasangan capres-cawapres. Dan ini berarti kegagalan KPU. Pemungutan suara ulang dilakukan pada Senin, 14 Juli 2014. Dampak rekomendasi yang telat, tahapan penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK juga terganggu. Rekapitulasi suara di PPK Prajurit Kulon masih menunggu pemungutan suara ulang (Detikcom, 13 Juli 2014).

 

Beda Fungsi Beda Motif

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU bersama Bawaslu merupakan dua lembaga penyelenggara pemilu, yang menyelenggarakan Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan. Ini memang agak aneh. Sebab dalam Pasal 22(e) ayat (5) UUD 1945, (5) ditegaskan bila Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena pasal itu menyebut ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, maka keterlibatan Bawaslu atau Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam UU 15/2011 tidak melanggar hukum.

Hanya saja meski sama-sama penyelenggara, KPU dan Bawaslu (Panwaslu) memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berbeda. KPU merupakan lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedang Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Kedua lembaga penyelenggara ini memiliki jaringan kelembagaan hingga ke bawah; ada di propinsi, kabupaten/kota; dan tingkat desa/kelurahan. Praktik penyelenggaraan yang dilakukan KPU dan Bawaslu (Panwaslu) itu akan dinilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bila ditemukan pelanggaran yang dilakukan KPU atau Bawaslu (Panwaslu), DKPP bisa menjatuhkan sanksi etik, dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.

Sebagai penyelenggara, secara umum KPU harus merencanakan dan mempersiapkan, menyusun dan menetapkan program serta anggaran, menyiapkan daftar pemilih dan calon peserta Pemilu, serta menggelar kampanye, melangsungkan pemungutan suara dan menetapkan hasil Pemilu. Di sisi lain, Bawaslu dan juga Panwaslu, harus senantiasa mengawasi semua hal yang dilakukan KPU tadi. Bahkan Bawaslu dan Panwaslu berkewenangan memberi rekomendasi pada KPU atas temuan atau laporan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Semua tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dan Panwaslu tadi bertujuan agar penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam kasus penetapan DPT, Panwaslu Kota Mojokerto sangat konsisten menolak penetapan DPT, sejak di tingkat kecamatan, kota, hingga saat ditetapkan di tingkat propinsi. Dan dalam hal ini, penulis sependapat dengan sikap Panwaslu tadi. Sebab memang penetapan DPT di tingkat kecamatan harus melalui rapat pleno. Sedang rapat pleno PPK baru sah bila dihadiri sekurang-kurangnya empat orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno PPK sah bila disetujui sekurang-kurangnya tiga anggota yang hadir. Padahal saat itu empat orang anggota PPK telah mundur: dua dari PPK Kecamatan Prajurit Kulon, dan dua dari PPK Kecamatan Magersari. Tentu saja mereka tak bisa menggelar pleno. Dalam surat pengunduran, mereka beralasan sibuk pekerjaan. Tapi sulit dibantah bila kemunduran mereka karena ketidaklolosan mereka dalam perekrutan anggota KPU (Wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Mojokerto, 26 Agustus 2016).

Dalam konteks penyelenggaraan Pilpres di Kota Mojokerto tadi, Panwaslu terlihat sangat kritis dan bahkan terkesan ingin menyudutkan KPU sebagai penyelenggara Pilpres. Namun apakah konsistensi itu tetap terjadi saat mereka, salah satu atau bahkan ketiganya, terpilih menjadi anggota KPU Kota Mojokerto? Bisa jadi Panwaslu tetap menolak, karena amanat aturan perundang-undangan memang demikian, yang mengharuskan rapat pleno saat penetapan DPT. Tapi apakah penolakan tadi sekeras itu, hingga menyatakan tahapan Pilpres di Kota Mojokerto cacat dan Pilpres terancam gagal, sebagaimana dilansir beberapa media massa lokal saat itu? Ini yang tidak terjawab dalam studi kasus ini.

Dalam konteks pencoblosan dua kali yang dilakukan seorang pemilih, terlihat sekali Panwaslu berupaya merepotkan KPU, sehingga KPU yang diisi orang-orang baru, terpotret oleh publik sebagai lembaga yang tidak becus menyelenggarakan Pilpres. Ini terlihat dari pernyataan Panwaslu yang dikirim dan dimuat media massa lokal dan beberapa media massa berskala nasional. Pencoblosan dua kali itu menunjukkan ketidakmampuan KPPS, sebagai kepanjangan tangan KPU di tingkat TPS, memberi pemahaman tentang tata cara pemungutan suara pada calon pemilih. Padahal bisa saja saat itu PPL, kepanjangan tangan Panwaslu, memberi pemahaman pada saksi dan calon pemilih, bila pencoblosan dua kali itu terlarang. Namun itu tidak dilakukan dan mendiamkan praktik pelanggaran itu.

Dalam konteks ini kami menilai ada conflict of interest antara orang-orang yang berada di Panwaslu dengan KPU Kota Mojokerto. Sehingga fungsi kepenyelenggaraan yang sudah berbeda, semakin berbeda saat motif kepengawasan berbeda. Secara tidak terasa, KPU menilai Panwaslu senantiasa berupaya mencari celah kesalahan atau kelemahan KPU dan peserta Pemilu. Sedang Panwaslu menilai pengawasan ini harus dilakukan agar Pemilu bisa berkualitas sesuai amanat undang-undang.

Bila conflict of interest itu yang dominan, maka tentu saja kedua penyelenggara yang berbeda fungsi itu tidak akan pernah akur. Terlebih bila anggota Panwaslu ingin menjadi anggota KPU tapi gagal. Dan pada saat yang sama sedang berlangsung tahapan Pemilu. Apa saja yang dilakukan Panwaslu akan dinilai publik sebagai upaya penyudutan pada KPU. Dan KPU akan dinilai tak mampu menyelenggarakan Pemilu sebab bukan anggota Panwaslu yang menjadi KPU. Karena itu perlu aturan tegas, bahwa selama tahapan Pemilu, jajaran Panwaslu dilarang mendaftar sebagai anggota KPU guna menghindari conflict of interest tadi. Tapi larangan ini melanggar hak konstitusional warga negara. Karena itu jangan heran bila pada masa-masa mendatang, kasus di Kota Mojokerto tadi akan terjadi di daerah-daerah lain. []

 

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *