KURSUS KEPEMILUAN #ELECTION COURSE KPU KOTA MOJOKERTO| Tanggal 22-23 NOPEMBER 2018

VARIABEL PEMILU “ FREE AND FAIR “

VARIABEL PEMILU “ FREE AND FAIR “

OLEH : SOEKRISNO ADI DIVISI HUKUM KPU KOTA MOJOKERTO

 

Demokratisasi yang diadopsi di Negara kita pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang kemudian diuraikan dalam berbagai HAM, seperti Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Inter Parliament Union (IPU) pada September 1994 merinci pengertian pemilu yang bebas dan adil itu dalam Deklarasi tentang Kriteria Pemilu Bebas dan Adil.namun rangkaian penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi tak hanya menyangkut dua hal itu.merujuk Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 bahkan menentukan ada enam ukuran pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.sehingga Berbagai UU Pemilu kemudian menambah dua kriteria lagi: transparan dan akuntabel,sehingga untuk dapat melaksanakan PEMILU yang dapat dipertanggungjawabkan, maka di perlukannya penyelenggara pemilihan umum pada setiap tingkatan yakni mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun penyelenggara Pemilu yang bersifat Adhoc yaitu PPK, PPS maupun KPPS dituntut harus dapat selalu menjaga integritasnya dalam melakukan seluruh tahapan  pemilu. Prinsip-prinsip tersebut juga dicantumkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum  yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitaPrinsip-prinsip tersebut yaitu : independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, proffessionalism dan service-mindedness.dalam hal prinsip yang sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan nilai dalam membangun lembaga penyelenggara pemilu adalah “integritas”

Oleh sebab itu salah satu faktor utama bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Kedua institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini integritas berarti konsistensi, keterpaduan antara idea dengan perwujudan nyatanya. ,serta integritas juga merupakan kualitas moral. Secara harfiah memahami integritas sebagai kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan kelurusan. Kualitas jujur merupakan pilar utama kualitas moral seseorang. Integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan serta  merupakan prinsip penting bagi suatu lembaga pelayan publik untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain..penyelenggaraan Pemilu yang secara konsepsional dapat di lihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu” Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu adalah bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan menanamkan kesadaran etik bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara professional dan independen.
DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjaga dan mengawal kehormatan Pemilu mengutamakan penegakan hukum dan etika (Rule Of Law and The Rule Of Ethics) secara bersamaan. Berbagai upaya uapaya perbaikan regulasi dan aturan main (Rule of the game)dilakukan dalam mengatur pelaksanaan Pemilu, termasuk mengatur penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tahapan pemilu tersebut.
Berbagai regulasi tersebut antara lain, independensi dan integritas penyelenggara pemilu makin kuat setelah terbitnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang undang ini memberikan mandat pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen dengan tugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dengan sifat keputusan yang final dan mengikat,sehingga DKPP mempu­nyai kewenangan lebih kuat karena bisa melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di lapangan, KPU melakukan sejumlah langkah seperti klarifikasi kepada penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran. Klarifikasi juga dilakukan kepada pihak di luar penyelenggara seperti pengawas untuk mendapatkan informasi pembanding.
KPU juga mendorong penyelenggara secara berjenjang untuk mengadukan secara langsung penyelenggara di bawahnya yang diduga kuat terlibat pelanggaran pemilu. Sikap proaktif tersebut sebagai bukti bahwa KPU ingin setiap penyelenggara pemilu yang menjadi pengambil kebijakan dan pemberi dukungan teknis bekerja secara profesional dan bertanggungjawab.

KPU membatasi keikutsertaan masyarakat yang pernah menjadi panitia PPK dan PPS dalam dua periode pemilu. Pembatasan ini diharapkan bisa mendapat panitia penyelenggara yang lebih berintegritas,sehingga Diharapkan disamping adanya pengkaderan penyelenggara juga diharapkan dapat meminimalisir pemikiran untuk berbuat curang dalam melaksanakan tugas kepemiluan dan di sisi lain guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara KPU menggunakan sejumlah sistem teknologi informasi dalam mengelola tahapan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yakni sistem informasi partai politik (SIPOL), sistem informasi daerah pemilihan (SIDAPIL), sistem informasi pendaftaran pemilih (SIDALIH), sistem informasi pencalonan (SILON); sistem informasi logistik (SILOG) dan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) dll,sehingga . Semua sistem informasi tersebut dikelola dan berada di bawah kendali KPU dan dapat untuk diakses oleh masyarakat atau stakeholders terkait. Adapun suatu perwujudan baru terhadap system informasi Dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2015 lalu, selain memanfaatkan dan mengembangan sistem informasi yang telah digunakan pada pemilu 2014, KPU membuat satu sistem informasi yang  baru yakni sistem informasi tahapan pilkada (SITaP). SITaP berfungsi untuk memberi kemudahan kepada KPU RI dalam menghimpun informasi penyelenggaraan tahapan pilkada dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Upaya–upaya perbaikan tersebut telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang melakukan penilaian terhadap pelaksana pemilu antara lain upaya perbaikan pemilu untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas telah dilakukan dari berbagai aspek. Hasilnya pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilukada serentak gelombang pertama pada tahun 2015 sehingga Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu juga makin meningkat. Indek Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2014 dan tahun 2015 juga meningkat dibanding tahun sebelumnya, Pengukuran indek demokrasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IDI tahun 2014 mencapai 73,04 dalam skala indeks 0-100 atau naik 9,32 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 63,72. Capaian IDI 2014 ini masuk dalam kategori sedang.
Meski demikian, angka tersebut sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dipatok 73,00.,serta hal tidak kalah pentingnya terkait dengan system informasi Terakhir yang paling fenomenal adalah keterbukaan informasi penghitungan suara.sehingga Masyarakat dapat mengakses informasi hasil penghitungan suara sampai ke level TPS. Melalui portal https://pemilu2014.kpu.go.id publik dapat mengakses informasi perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 dari semua TPS, rekapitulasi suara di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya melalui portal https://pilpres2014.kpu.go.id publik dapat mengakses informasi perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari semua TPS dan rekapitulasi dari setiap kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.perihal Keterbukaan informasi pemilu lewat aplikasi scan salinan formulir C1 (sertifikat penghitungan suara dan rincian perolehan suara di TPS) cukup berhasil. Terbukti KPU secara nasional mampu menghimpun, memindai, mengirim dan menayangkan scan C1 untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD mencapai 81,5 persen dan 98,7 persen untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keterbukaan hasil penghitungan suara di TPS juga telah memantik kesadaran dan tanggung jawab publik untuk mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, terutama untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sudah kita laksanakan tahun 2014,dan tidak hanya cukup dengan tersedianya sarana dan prasarana akses keterbukaan informasi public saja akan tetapi juga tidak kalah pentingnya dan hal yang merupakan factor keterkaitan dengan hal yang secara fundamental atas tercitanya penyelenggaraan pemilu adalah Regulasi dan aturan main (rule of the game),sehingga tolak ukur seluruh institusi penyelenggara dengan seluruh jajarannya dalam hal ini kapasitas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara,telah menggunakan tiga kuadran utama yaitu,kapasitas regulative,implementatif dan administrative, sehingga Kapasitas regulative dilihat dari kemampuan dalam menerjemahkan dan dalam memahami undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Kapasitas implementatif, diukur dengan bagaimana seluruh jajaran institusi penyelenggara pemilu melihat sejauhmana dalam melakukan pengawasan, mulai dari masa persiapan dan penetapan pemilih, sampai dengan masa pelantikan calon terpilih. Termasuk dalam kapasitas implementasi adalah bagaimana institusi penyelenggara pemilu mendistribusikan logistik Pemilu secara cepat, akurat dan sesuai dengan waktu yang di butuhkan dan yang terakhir adalah Kapasitas administratif diukur dari institusi penyelenggara ikhwal memutakhirkan data pemilih, mengecek akurasi data para kontestan pemilu dan dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing kontestan Pemilu di sisi lain penyelenggara pengawas Pemilu dalam kapasitas administratif diukur dari kemampuannya melakukan pengawasan dalam pemutahiran data pemilih, pengawasan atas akurasi data para kontestan para kontestan Pemilu dan pengawasan dalam pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing para kontestan Pemilu,sehingga ketika kita melihat pada indikator tersebut terlihat bahwa kapasitas atau profesionalisme  Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya menjadi tolak ukur yang mutlak atas terselenggaranya .Pemilu sesuai dengan asaz Demokrasi dan asaz penyelengaraan Pemilu,Mengingat penyelenggara Pemilu adalah instrumen terpenting dalam mensukseskan Pemilu,sehingga maka dari itu di dalam institusi dan kelembagaan penyelenggara pemilu harus di isi oleh orang orang yang mempunyai integritas,dedikasi tinggi,kredibel,kapabel dan memiliki komitmen moral yang kuat untuk bersikap Independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif,fair serta terbuka sehingga ketika dalam melaksakan tugas dan kerja memiliki kredibilitas yang baik dan dapat di pertanggung jawabkan di mata publik.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *