KURSUS KEPEMILUAN #ELECTION COURSE KPU KOTA MOJOKERTO| Tanggal 22-23 NOPEMBER 2018

Jumlah Calon Perseorangan Bisa Bertambah

Persiapan Pilkada Kota Mojokerto
Jumlah Calon Perseorangan Bisa Bertambah
Oleh Imam Buchori, ST
Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mojokerto

Setelah sempat mengalami perdebatan dan silang pendapat, pemerintah akhirnya telah mengesahkan UU No. 8/2015 tentang perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada 18 Maret 2015. Pengesahan itu tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57. Pasca pengesahan tersebut, pemerintah merencanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar serentak dalam beberapa tahap (gelombang) pelaksanaan.

Bagi daerah dengan klasifikasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerah pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016, maka Pilkada digelar pada bulan Desember tahun 2015. Sedang daerah dengan klasifikasi AMJ kepala daerah pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017, maka Pilkada digelar pada Pebruari 2017. Jika AMJ berakhir pada tahun 2018 dan 2019, maka Pilkada digelar pada bulan Juni tahun 2018. Adapun serentak secara nasional baru digelar pada tahun 2027.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pilkada akan digelar dalam beberapa tahapan, semisal tahap pencalonan dan penghitungan suara. Dalam tahapan-tahapan tersebut ada beberapa perubahan. Dalam hal syarat pencalonan, misalnya, UU No. 8/2015 mengamanatkan setiap calon harus mendapat dukungan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol, paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.

Ini berbeda dengan UU No. 12/2008 yang mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan parpol paling sedikit 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah tersebut. Syarat pencalonan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan juga berubah. (lihat tabel)

Syarat calon perseorangan versi UU No. 12/2008

No Calon gubernur/wakil gubernur Calon bupati/walikota dan wakil
1 Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung sedkitnya 6,5% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sedikitnya 6,5% dari jumlah penduduk
2 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 didukung sedikitnya 5% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sedikitnya 5% dari jumlah penduduk
3 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 didukung sedikitnya 4% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sedikitnya 4% dari jumlah penduduk
4 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 didukung sedikitnya 3% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sedikitnya 3% dari jumlah penduduk
5 Jumlah dukungan dimaksud di atas tersebar di  lebih dari 50% jumlah kab/kota di provinsi dimaksud Jumlah dukungan dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud

Syarat calon perseorangan versi UU No. 8 Tahun 2015

No Calon gubernur/wakil gubernur Calon bupati/walikota dan wakil
1 Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung sedkitnya 10% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sedikitnya 10% dari jumlah penduduk
2 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 didukung sedikitnya 8,5% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sedikitnya 8,5% dari jumlah penduduk
3 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 didukung sedikitnya 7,5% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sedikitnya 7,5% dari jumlah penduduk
4 Provinsi dengan Jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 didukung sedikitnya 6,5% dari jumlah penduduk Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sedikitnya 6,5% dari jumlah penduduk
5 Jumlah dukungan dimaksud di atas tersebar di  lebih dari 50% jumlah kab/kota di provinsi dimaksud Jumlah dukungan dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud

Bagi calon perseorangan di Kota Mojokerto, yang hanya terdiri dari dua kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 135.000 jiwa dengan luas sekitar 16 kilo meter persegi, syarat dukungan pencalonan sebesar 10 persen dari jumlah penduduk, hanya sekitar 1.350 jiwa saja. Dukungan itu bisa dituangkan dalam bentuk surat dukungan disertai KTP yang bersangkutan.

Karena jumlah dukungan yang tidak mencapai 1.500 orang, diperkirakan jumlah calon perseorangan bisa bertambah. Sebab pada Pilkada tahun 2013, dari 6 pasangan calon walikota dan wakil walikota, dua di antaranya berasal dari jalur perseorangan, yaitu pasangan nomor urut 2, Drajat Stariaji dan Yanto, serta pasangan nomor urut 4, Iwan Sulistiyono dan Edi Suhartono.

Namun pelaksanaan Pilkada di Kota Mojokerto diproyeksikan pada Juni 2018 mendatang. Bukan tahun 2015 ini. Sebab AMJ Walikota Mojokerto pada Desember 2018.

Di tahun 2015 ini, jumlah daerah yang menggelar Pilkada bertambah. Penambahan ini merupakan konsekuensi dari revisi UU No. 1/2015 menjadi UU No. 8/2015. Pilkada yang semula hanya untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya habis di tahun 2015, kemudian ditambah 68 daerah karena kepala daerah tersebut masa jabatannya habis di semester pertama (Januari-Juni) tahun 2016. Hal ini berdampak pada sumber pendanaan Pilkada.

Dalam Pasal 166 UU No. 8/2015 disebutkan: “Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Ini berbeda dengan materi Perppu 1/2014 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1/2015 yang memandatkan pendanaan Pilkada dibebankan pada APBN dan dapat didukung APBD.

Perubahan materi UU yang signifikan ini, membuat banyak daerah yang masa akhir jabatan pada semester pertama tahun 2016, belum mengalokasikan anggaran Pilkada dalam pos APBD tahun 2015. Hal ini menjadi suatu keniscayaan, sebab perubahan dan revisi UU Pilkada baru berlangsung di bulan Pebruari tahun 2015. Sementara di bulan itu APBD sudah ditetapkan di masing-masing daerah, yang masa akhir jabatan kepala daerah pada semester pertama tahun 2016. Bahkan hingga awal April 2015, dari 68 daerah tersebut, sudah ada 10 daerah yang mengonfirmasi ke KPU, belum menyiapkan anggaran untuk pilkada pada Desember 2015 (Kompas: 8/4, 2015).

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, ada 273 daerah yang akan menggelar Pilkada. Namun ada 68 daerah yang belum memiliki anggaran untuk menggelar Pilkada (detik.com: 31/3, 2015). Dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tajhjo Kumolo menjamin pemerintah pusat membantu daerah yang belum menyiapkan anggaran Pilkada. “Nanti kalau daerah tidak siap, akan diberikan payung hukumnya,” kata Menteri Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Namun hingga 17 April 2015 ini, payung hukum yang dijanjikan Mendagri belum ada. Hal ini berdampak pada tahapan Pilkada. Jika merujuk pada Peraturan KPU No. 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada, yang sudah disusun oleh KPU, maka tahapan persiapan Pilkada sudah dimulai sejak 18 Pebruari 2015. KPU di masing-masing daerah sudah harus mulai membentuk PPK dan PPS pada tangggal 19 April 2015. Dengan anggaran yang belum ada, maka setelah PPK dibentuk, maka paling lambat sejak 6 bulan sebelum pemungutan suara, petugas PPK dan Sekretariat PPK sudah harus mendapatkan dana operasional dan honor setiap bulan, selama paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dan 2 bulan sesudah pemungutan suara.

Menurut analisa lembaga swadaya Perludem, pada bulan April ini masih terdapat daerah yang belum mempunyai anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada pada  9 Desember 2015 mendatang. Penyebabnya, dalam proses penyusunan APBD-Perubahan tahun 2015, masih ada daerah yang belum selesai diperiksa atau diaudit oleh BPK. Sebab banyak pemerintah daerah yang tidak mengetahui dengan pasti jumlah Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014.

Hal ini menjadi wajar. Sebab SiLPA faktual hanya dapat dikonfirmasi setelah keluarnya laporan audit BPK, yang paling lambat akan dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2015. Sedangkan di bulan itu tahapan Pilkada serentak sudah dimulai. Pengambilan keputusan penganggaran tanpa payung hukum yang kuat akan berisiko hukum bagi pihak pengambil keputusan maupun pengguna anggaran

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *