IDEALITAS PARTAI POLITIK MENJADI SANDARAN PUBLIK DALAM BERDEMOKRASI

IDEALITAS PARTAI POLITIK MENJADI SANDARAN PUBLIK DALAM BERDEMOKRASI

OLEH : SOEKRISNO ADI

DIVISI HUKUM KPU KOTA MOJOKERTO

Dalam sistem politik dan juga dalam praktek sistem kepartaian partai politik tentunya akan memiliki ruang yang lebih jelas dalam rangka mendefinisikan garis perjuangan ideologi ,skema dan program perjuangannya,sehingga dapat di manifestasikan dan di implementasikan ke dalam sebuah praktik politik yang di jalankannya. Tentu sangatlah di harapkan sekali bahwa organisasi partai politik senantiasa dapat mengupayakan dan sedapat mungkin melakukan konsolidasi yang demokratis,transparan, dan akuntabel,sehingga partai mempunyai kans/peluang untuk kiranya dapat menempatkan dan memposisikan seluruh komponen-komponennya guna melakukan proses perekrutan/pencarian calon atau kandidat yang di harapkan sedapat mungkin bisa bersaing (kompetitif),karena masyarakat/publik ketika akan memilih seorang pemimpin/kepala daerah di suatu daerahnya yang di kehendakinya,tentu lebih menitik beratkan aspek pertimbangan rasional dari pada pertimbangan aspek latar belakang primordial dari seorang calon pemimpin yang akan di pilihnya. Sehubungan dengan pertimbangan rasional publik tentu berkaitan dengan tugas seorang pemimpin di suatu daerah memang harus melayani semua kelompok/golongan daripada hanya melayani kepentingan agama atau golongan/kelompok tertentu dan etnis tertentu,namun beberapa variable tersebut tidaklah cukup untuk mencapai tujuan pelaksanaan dan perwujudan suatu hakikat demokrasi,banyak hal yang juga menjadi variable yang juga tak kalah penting,termasuk mengenai kemauan politik( politic will) dari pemilih itu sendiri yakni terkait dengan pola dan karakter pemilih di suatu daerah,karena keinginan dari publik guna mendapatkan seorang pemimpin di daerahnya yang akan melayani publik tentu juga tergantung pada para pemilih itu sendiri.apakah mereka akan mudah tergoda dan terbawa dengan budaya-budaya politik praktis dan pragmatime seperti iming-iming materi ( money politik), emosional primordial, atau suatu pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya tersebut,sehingga hal yang patut di cermati dan garis bawahi dari para calon pemimpin daerah adalah: publik sangat berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak cukup hanya jujur dan adil, akan tetapi akan tetapi juga harus mampu menghadirkan seorang produk pemimpin yang dapat mengakomodasi/memenuhi kepentingan. Karena seorang kepela daerah yang terpilih nantinya terutama diharapakan dapat membenahi (me’recovery) semua terkait dengan pelayanan publik di segala bidang seperti bidang kesehatan,Pendidikan,dll, dan tentunya juga mengenai kebijakan-kebijakan yang notabene pro rakyat untuk petani,buruh,pedagang kecil,usaha kecil menengah,serta kebijakan-kebijakan yang lainnya seperti perbaikan infrastruktur,dan pemberantasan korupsi di kalangan/lingkungan birokrasi,serta janji-janji politik (visi misi pasangan calon) tentu sedapat mungkin haruslah di tepati dan di laksanakan. Sehingga ketika mencermati hal-hal di atas maka harapan kami sebuah produk regulasi yang mengaturnya mampu meminimalisir dampak-dampak negative yang di timbulkan, dan adanya sebuah sistem ,pola ataupun regulasinya di harapakan sedapat mungkin mampu memotong budaya-budaya politik praktis,pragmatis dan transaksional. Tentunya pemilihan kepala daerah hanyalah merupakan sebuah titik awal, karena selebihnya pasca pemilihan berlangsung seorang kepala daerah terpilih harus mampu menerjemahkan dan melaksanakan sebuah makna desentralisasi politik dalam suatu kebijakan publik (public policy) di daerah yang di pimpinnya tersebut. Sehingga mampu mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, tentu juga dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan membawa warganya lebih Makmur dan sejahtera.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *