DPR Pangkas Kemandirian KPU-Bawaslu

TIDAK pernah diungkap ke publik, DPR diam-diam membuat pasal dalam revisi UU Pilkada yang telah disahkan dengan memangkas kemandirian para penyelenggara pemilu. Pemangkasan kemandirian itu disusun dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 22 huruf b, pasal-pasal itu berbunyi masukan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu bersifat mengikat..selengkapnya..

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *