Diskusi Kelas D Sesi 10 Orientasi Tugas Gelombang V

Jakarta-kpu-mojokertokota.go.id- Orientasi Tugas Gelombang V hari keempat (4/10/2019) sesi 10 pada diskusi kelas D membahas tentang permasalahan hukum yang kemungkinan terjadi pada Tahapan Dana Kampanye yang meliputi LADK, LPSDK dan LPPDK dengan fasilisator Ibu Khoirunnisa. Permasalahan ini perlu dibahas karena di tiga tahapan tersebut ada hal yang bisa menimbulkan sanksi jika tidak dilakukan.

Salah satu contoh adalah jika peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK maka akan dikenakan sanksi pencoretan sebagai peserta Pemilu. Demikian juga jika peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK maka sanksi yang akan didapat adalah tidak ditetapkannya sebagai pemenang Pemilu. Beberapa sanksi tersebut akan memungkinkan timbulnya permasalahan hukum yang terjadi. Diharapkan dalam sesi 10 ini peserta Orientasi Tugas Gelombang V dapat memahami hal yang kemungkinan terjadi. “Dengan diskusi ini kita dapat memilah mana yang masuk dalam pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi atau pelanggaran kode etik,” kata Khoirunnisa.

Orientasi tugas Gelombang V ditutup oleh Komisioner Divisi SDM KPU RI Ilham Saputra. Didepan 174 peserta Ilham berharap semoga ilmu yang diperoleh dari Orientasi Tugas ini dapat membawa berkah dan manfaat serta diterapkan oleh semua peserta di daerahnya masing-masing. (roni)

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *