BUTUH PERENCANAAN MATANG DALAM TAHAPAN TUNGRA DAN PUNGRA PILGUB JATIM 2018

Surabaya, kpujatim.go.id – Perencanaan sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, menjadi penting agar hasil yang diperoleh bisa terukur secara maksimal.

Demikian salah satu hasil dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Sosialisasi Situng Gelombang II di Hotel Horison, Bekasi. Dalam Bimtek tersebut, dihadiri oleh Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Muhammad Arbayanto.

Pria yang akrab dipanggil Arba ini menjelaskan, setidaknya ada beberapa hal yang kemudian membuat perencanaan sebelum pungra dan tungra menjadi penting. Beberapa di antaranya, menjadi bagian dari pengarahan, mengurangi ketidakpastian hingga menjadi bagan yang bisa meningkatkan efesiensi dalam tungra dan pungra.

“Dengan perencanaan yang matang sebelum tahapan pungra dan tungra, juga akan menjadi alat bantu untuk melakukan kontrol dan evaluasi,” terang Arba.

Dia menambahkan, dalam persiapan sebelum tahapan pungra dan tungra juga dibutuhkan perencanaan secara operasional. Artinya, perencanaan yang dilakukan secara detail dan terperinci untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif. Penyusunannya, dilakukan dalam jangka waktu yang sudah terukur.

“Dalam konteks Pilgub Jatim, dapat diterapkan dalam setiap tahapan dan kegiatan-kegiatan setiap tahapan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota KPU RI, Ilham Saputra yang dikutip dalam laman kpu.go.di menjelaskan pemungutan dan penghitungan saat ini tidak banyak mengalami perubahan, hanya ada beberapa yang perlu diperhatikan antara lain formulir C7 yang dahulunya tidak ditulis oleh pemilih, namun saat ini diisi langsung oleh para pemilih.

Hal lain yang perlu diperhatikan, menurut Ilham, yakni terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2015 tentang diperbolehkanya penyandang disabilitas memberikan hak pilihNya. Penyelenggara juga diminta segera menginventarisir rumah sakit jiwa atau panti, berkoordinasi terkait dengan TPS di tempat tersebut.

“Tetap yang bisa memilih adalah yang telah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang menangani secara medis. Karena tetap tidak semua disabilitas mental itu berhak menyalurkan suaranya,” terangnya. (lod)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *