Arif Budiman Jelaskan Penundaan Pemilihan Serentak selama Masa Pandemi Covid-19

Kota Mojokerto- kpu-mojokertokota.go.id- Serangkaian kegiatan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, diantaranya pada hari Kamis (21/5/2020) telah dilaksanakan Khotmil Quran secara online yang diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten Kota se Jawa Timur, untuk KPU Kota Mojokerto sendiri kegiatan ini diikuti oleh Mohamad A. Zahroni, selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, kegiatan tersebut dimulai pada jam 15.00-17.00 WIB.

Zahroni, melalui whatsapp menyampaikan agenda kegiatan Khotmil Quran tersebut, dimulai dengan pembukaan kegiatan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, dilanjutkan dengan arahan dan tausiah hikmah Ramadhan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, serta penyampaian informasi seputar penundaan Pemilihan Serentak 2020.

Lebih lanjut, Zahroni, menyampaikan penjelasan dari Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, terkait penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2020 baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, “kita, KPU tetap mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dengan menyiapkan skema tahapan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak di Bulan Desember 2020, terlepas nanti ada informasi resmi tentang perkembangan kasus atau status pandemi COVID – 19, tetap harus menunggu info lebih lanjut dari otoritas lembaga yang berwenang terkait kasus COVID – 19 ini, dan jika memang harus melaksanakan pemilihan serentak di masa pandemi ini maka banyak yang harus dipersiapkan diantaranya Alat Pelindung Diri, masker hand sanitizer, dan lain-lain dan kita juga harus melakukan protokol kesehatan secara ketat dan semuanya itu belum terakomodir dalam anggaran Pemilihan Serentak tahun 2020 sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama yaitu efisiensi dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak”, jelas Arif.

Disamping itu Arief Budiman juga menjelaskan, KPU RI juga terus melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kebijakan pembuat undang-undang pemilihan serentak, yaitu dengan DPR dan Pemerintah. “Karena keputusan penundaan dan waktunya, memang harus melibatkan semua pihak, baik lembaga pelaksana pemilihan, pemerintah, dan DPR, dan semoga dalam waktu dekat akan ada rapat terbatas membahas hal tersebut, sambil melihat perkembangan kasus Covid-19, apakah bisa dilanjut bulan Desember 2020, atau bisa jadi ditunda di Tahun 2021”, pungkas Arief Budiman. (adm)

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *